Kalam Ulama - Tabayyun Hasil Munas 2019, Status Non Muslim? Rancangan jawaban Munas ini masih dalam penyusunan redaksi oleh Tim LBM diantaranya adalah Ust. Taha Ahmadmun. Namun karena sudah terlanjur menjadi berita yang ditafsirkan sesuai nafsu kebencian kepada NU, maka perlu saya jelaskan beberapa poin yang dimaksud. Terminologi dalam kitab fikih kita ada Darul Islam dan Darul Kuffar. Sementara warga negara yang terdapat dalam Darul Islam ada beberapa sebutan: 1. Kafir harbi, yaitu orang yang memerangi umat Islam dan (karena itu) boleh diperangi. 2. Kafir dzimmi, yakni orang yang membayar jizyah untuk mendapatkan perlindungan. Mereka tidak boleh diperangi. 3. Kafir mu'ahad, yaitu orang yang melakukan perjanjian damai dalam beberapa tahun. Mereka juga tidak boleh diperangi. 4. Kafir musta'min, yakni orang yang meminta perlindungan. Mereka tidak boleh diperangi. Yang dimaksud keputusan Munas NU bahwa nonmuslim di Indonesia tidak ada yang memenuhi kriteria tersebut, sehingga disebut warga negara dalam nation-state atau negara-bangsa.  (Konfirmasi ini saya dapatkan dari KH Asyhari Ketua LBM PWNU Jatim). Penyebutan nonmuslim untuk warga negara yang tidak beragama Islam di Indonesia sama sekali tidak ada hubungan dengan istilah kafir i'tiqad atau kufur nikmat dll, apalagi sampai mengingkari adanya kalimat

Kalam Ulama – Tabayyun Hasil Munas 2019, Status Non Muslim? Rancangan jawaban Munas ini masih dalam penyusunan redaksi oleh Tim LBM diantaranya adalah Ust. Taha Ahmadmun. Namun karena sudah terlanjur menjadi berita yang ditafsirkan sesuai nafsu kebencian kepada NU, maka perlu saya jelaskan beberapa poin yang dimaksud.

Terminologi dalam kitab fikih kita ada Darul Islam dan Darul Kuffar. Sementara warga negara yang terdapat dalam Darul Islam ada beberapa sebutan:

1. Kafir harbi, yaitu orang yang memerangi umat Islam dan (karena itu) boleh diperangi.
2. Kafir dzimmi, yakni orang yang membayar jizyah untuk mendapatkan perlindungan. Mereka tidak boleh diperangi.
3. Kafir mu’ahad, yaitu orang yang melakukan perjanjian damai dalam beberapa tahun. Mereka juga tidak boleh diperangi.
4. Kafir musta’min, yakni orang yang meminta perlindungan. Mereka tidak boleh diperangi.

Yang dimaksud keputusan Munas NU bahwa nonmuslim di Indonesia tidak ada yang memenuhi kriteria tersebut, sehingga disebut warga negara dalam nation-state atau negara-bangsa.  (Konfirmasi ini saya dapatkan dari KH Asyhari Ketua LBM PWNU Jatim).

Baca Juga  Aturan Sosial Tak Tertulis Dalam Pergaulan

Penyebutan nonmuslim untuk warga negara yang tidak beragama Islam di Indonesia sama sekali tidak ada hubungan dengan istilah kafir i’tiqad atau kufur nikmat dll, apalagi sampai mengingkari adanya kalimat “kafir” di dalam Al-Qur’an atau mengubah Surat Al-Kafirun menjadi Surat “Non Muslimin”. Wal iyadzu Billah.

(Dari Kiai Ma’ruf Khozin, Direktur Awaja NU Centre, salah seorang peserta Munas Alim Ulama dan Konbes NU)

Untuk menyikapi pemberitaan yang sudah menggelinding dimasyarakat terkait hasil Munas tersebut, menurut KH Afifuddin Muhajir perluanya melakukan tabayyun karena perlu diketahui bahwa persoalan serumit ini tidak mungkin dipahami oleh orang yang pengetahuan agamanya rendah. orang yang sudah mengaji bertahun-tahun pun akan masih susah memahami pesoalan ini.