Keputusan Bahtsu Masail Tentang Hukum Uang Elektronik Syari’ah dalam Islam

PW NU Jawa Timur di PP. Sunan  Bejagung Semanding Tuban

Sabtu- Ahad, 24- 25 Jumadal Ula 1439 H / 10- 11 Februari  2018 M

  1. Uang Elektronik (PCNU Ka Tuban) Deskripsi Masalah

(Kalam ulama) – Uang Elektronik  menurut Bank Central  Eropa adalah penyimpanan nilai uang  secara elektronik pada perangkat teknis yang  dapat digunakan  secara luas untuk  melakukan pembayaran  ke pihak   lain.   Perangkat  bertindak  sebagai  instrumen  pembawa  uang prabayar yang tidak harus melibatkan rekening bank dalam transaksi.

Produk   Uang   Elektronik   menurut  Bank   Indonesia  membaginya  sebagai  produk berbasis  chip   dan   berbasis  server.  Untuk  produk   berbasis  chip,  daya   beli  berada  di perangkat fisik seperti kartu  chip  atau  sitker dengan fitur  keamanan berbasis perangkat keras. Nilai uang biasanya ditransfer melalui  pembaca perangkat yang tidak  memerlukan konektivitas   jaringan real- time   ke   server.  Sementara  produk    yang   berbasis   server umumnya hanya berfungsi di perangkat pribadi seperti komputer, tablet  atau  ponsel pintar. Untuk transfer nilai uang, perangkat perlu  tersambung melalui  jaringan  internet dengan server yang mengontrol penggunaan daya beli.

Baca Juga : Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim: Keputusan Bahtsul Masail PCNU Kota Surabaya 25 September 2016

Untuk  meningkatkan  penggunaan  uang   Elektronik   ini,  Bank  Indonesia  memiliki program Gerakan   Nasional  Non  Tunai  (GNNT). Program ini  mulai  digencarkan  dalam berbagai kebijakan, salah satunya aturan 100% non tunai pada transaksi di gerbang tol.

Pertanyaan:

a. Apa status Uang Elektronik baik yang berbasis Chip atau Server  menurut Fiqh?

Jawaban: Status Uang  Elektronik  tersebut  menurut Fiqih  adalah alat  transaksi yang  sah layaknya uang fisik sebab berisikan nominal   uang  yang  tersimpan pada lembaga keuangan yang menerbitkan.

b. Bagaimana hukum Isi ulang/ top up Uang Elektronik yang dikenakan Biaya?

Jawaban: Pembayaran Top Up melalui  penerbit e-money  langsung atau  melalui  pihak yang ditunjuk   melalui   pihak   yang   ditunjuk   seperti  Indomart,  Alfamart   dapat  dibenarkan. Adapun  uang tambahan biaya top up, tergolong uang jasa.

c. Bagaimana fikih melihat kebijakan yang mengharuskan menggunakan Uang Elektronik dalam transaksi?

Jawaban : Boleh , sebab terdapat maslahah amah

Selengkapnya Downlod Keputusan Waqi’iyyah PWNU Jawa Timur Tuban 2018