Oleh: Moch. Ari Nasichuddin**
Belakangan ini saya sedang giat mempelajari pemikiran bernama Ahlussunnah wal Jamaah atau biasa disingkat Aswaja. Suatu pola pemikiran yang memposisikan diri dengan mengamalkan ajaran Qur’an, hadits, khulafaurrasyidin, dan madzhab yang 4 yakni Maliki, Hanafi, Hanbali, dan Syafi’i. Mazhab yang terakhir adalah mazhab yang digunakan sebagian besar masyarakat di Asia Tenggara.

Aliran Aswaja biasanya diidentikan dengan organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul ‘Ulama. Dalam dunia pergerakan mahasiswa, pola pikir ini diidentikan dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Selain itu, ada juga mahasiswa yang mengelompokkan diri dalam organisasi bernama Keluarga Mahasiswa Nahdlatul ‘Ulama (KMNU), yang tentunya juga menempatkan Aswaja sebagai ideologi organisasinya.

Saya sendiri lebih suka menempatkan Aswaja sebagai salah satu corak intelektual bagaimana manusia menginterpretasikan Islam. Terlepas organisasi mana yang memakai ideologi ini, karena corak pemikiran seperti ini saya pikir mampu menjadi alternatif pemikiran, ketika merebaknya budaya Islam yang “marah” dewasa ini. Yakni Islam yang selalu menanggapi hal baru dengan marah, kafir mengkafirkan, dan sesat menyesatkan.

Oke, mari kita mulai berbicara Aswaja dari kacamata sejarah. Kemunculan pemikiran Aswaja tidak lepas dari dinamika pendapat umat Islam itu sendiri. Dimulai ketika zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Gubernur Syiria yang pada waktu itu melakukan manuver untuk menggoyang pemerintahan Ali. Alhasil, perang pun terjadi. Dalama beberapa kali pertempuran, kubu Muawiyah mengalami kekalahan. Hingga diambillah suatu kesepakatan berupa tahkim, dalam upaya untuk mangakiri perselisihan.

Kubu Muawiyah diwakili oleh seorang politikus handal yakni Amru bin Ash, sedangkan kubu Ali diwakili oleh Abu Musa al Asy’ari. Pada saat forum Amru bin Ash menyarankan agar perundingan dimulai dengan pemerintahan yang kosong. Maksud dari Amru bin Ash ia menginginkan kubu Ali secara simbolik meletakkan jabatannya terlebih dahulu. Abu musa yang notabene adalah ulama, langsung mengiyakan tawaran dari Amru bin Ash tersebut. Dengan segenap siyasat yang telah direncanakan, Amru bin Ash mempersilahkan Abu Musa untuk mendeklarasikan peletakan jabatan karena dirasa ia lebih tua dan alim.

Setelah Abu Musa memproklamirkan peletakan jabatan Ali, Amru bin Ash bukannya bergantian mengatakan hal yang sama, tetapi malah menyatakan bahwa jabatan yang dilepas dari kubu Ali kini menjadi milik Muawiyah. “Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Abu Musa al Asyari mewakili khalifah Ali telah meletakan jabatan. Maka dengan ini jabatan khalifah saya ambil untuk diserahkan pada Muawiyah bin Abu Sofyan”. Maka pada detik itu, Muawiyah yang secara perang fisik mengalami kekalahan dengan kubu Ali, berganti mengalami kemenangan ketika taktik politik. Kekhalifahan Ali pun berpindah ke tangan Muawiyah.

Peristiwa tersebut mengakibatkan umat Islam terpecah menjadi 3 kubu. Yakni Kubu Ali terbelah menjadi 2 kubu yang terdiri dari Syiah dan Khawarij. Dan satu lagi yakni kubu Muawiyah. Kelompok Syiah adalah kumpulan dari pendukung Ali, kelompok Muawiyah merupakan para pendukung Muawiyah, dan kelompok Khawarij merupakan kubu yang tidak berpihak kepada Ali maupun Muawiyah. Kelompok Khowarij menilai bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidaklah sah, karena tidak menggunakan hukum Allah atau al-Qur’an sehingga mereka memutuskan Khawarij (Kharaja: keluar).

Sebagian besar masyarakat saat itu kecuali kelompok Muawiyah, menilai bahwa perpindahan kekuasan dari Ali ke Muawiyah berjalan dengan tidak sah dan licik. Untuk mengatasi pandangan itu maka khalifah membuat aliran bernama Jabariyah. Kemunculan aliran ini dalam rangka melegitimasi kekuasaan Muawiyah yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kekuasaan untuk berkehendak. Inti dari aliran Jabariyah yakni semua yang dilakukan oleh manusia sudah dikehendaki oleh Allah, termasuk ketika Muawiyah dapat mengambil kekuasaan dari tangan Ali juga merupakan kehendak Allah.

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, muncullah aliran bernama Qodariyah yang diusung oleh Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib cucu Ali bin Abi Thalib. Aliran ini bertolak belakang dengan aliran Jabariyah. Bahwa Allah tidak ikut campur dalam setiap kehendak manusia, maka manusia harus bertanggungjawab atas semua perbuatannya. Ketika masa Bani Umayah, paham ini hanyalah sebagai kritik respon atas paham Jabariyah. Namun ketika memasuki pemerintahan Bani Abbasiyah, paham Qadariyah dijadikan spirit pembangunan. Kemudian muncullah paham yang hadir dengan sedikit modifikasi dan mengatasnamakan dirinya paham Mu’tazilah.

Pada akhirnya lahirlah ulama bernama Abu Hasan al Asyari. Ia sebelumnya merupakan pengikut paham Mu’tazilah yang pada akhirnya menyatakan keluar dari paham tersebut. Abu Hasan menyatakan tidak berpihak pada kubu-kubu yang ekstrem dan memilih berdiri di tengah-tengah. Ia memproklamirkan paham dimana rasulullah dan sahabat berada di dalamnya, dan menyebut paham tersebut dengan sebutan Ahlusunnah wal Jamaah. Titik tekan pada paham ini yakni manusia berkehendak tetapi juga tak luput dari garis ketentuan Allah.

Aswaja sebagai Pisau Analisis Sosial
Aswaja harus diposisikan sebagai metodologi pemikiran (manhajul fikir). Ketika kita memposisikannya sebagai cara untuk berpikir, Aswaja akan bergerak secara dinamis sesuai dengan semangat zaman. Jika kita memposisikan Aswaja sebagai mazhab, ada kecenderungan aswaja menjadi kaku dan cenderung ortodok. Untuk itu Aswaja mempunyai pendekatan guna mencapai tujuan sebagai manhajul fikr.

Seperti Tawasuth (moderat), Tawazun (berimbang), Ta’adul (netralatauadil), TasAmuh (toleran). Keempat pendekatan ini menjadi alat agar Aswaja dapat menjadi Manhajul Fikr. Contohnya jika berbicara dalam konteks sosial-politik, kongkritnya tentang pendirian negara Islam. Dalam aswaja tidak ada konsep yang negara yang baku. Sebuah negara bisa saja berdiri atas dasar kerajaan, agama, atau demokrasi. Dengan catatan negara itu mengakomodir prinsip-prinsip berikut yakni Syura (musyawarah), Al-‘Adl (keadilan), Al-Hurriyah (kebebasan), Al-Musawh (kesetaraan derajat).

Oke, coba kita benturkan prinsip berikut dengan situasi di Indonesia. Saya akan mengambil prinsip Al-Hurriyah. Pada prinsip Al-Hurriyah dipecah menjadi Al-Ushulul Khams (prinsip yang lima), yakni Hifdzu al-Nafs (menjaga jiwa), Hifdzu al-Din (menjaga agama), Hifdzu al-Mal (menjaga harta benda), Hifdzu al-Nashal (menjaga asal usul, identitas, garis keturunan warga negara), Hifdzu al-‘Irdh (jaminan terhadap harga diri, kehormatan, dan profesi).

Kita tahu bahwa dalam UUD tertulis bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bisa dikatakan kekayaan alam yang dipunyai Indonesia pada hakekatnya adalah milik rakyat. Namun yang terjadi di Indonesia tidak sesuai dengan arahan UUD. Banyak eksploitasi alam terjadi di bumi Indonesia. Pada titik ini saya menilai negara telah lalai melaksanakan prinsip Hifzhu al-Mal (menjaga harta benda).

Coba kita kontekskan dengan kasus lain. Pada zaman presiden SBY, kekerasan dengan mengatasnamakan agama amat sering terjadi. Entah itu pada kasus pendirian tempat ibadah atau tindakan vandalisme dari kelompok fundamentalis kanan. Sebagai negara hukum, pemerintah harus segera bertindak dalam rangka menjaga kebebasan beragama. Dalam hal ini jika kita lihat dari kacamata Aswaja, semestinya negara menerapkan prinsip Hifdzu al-Din (menjaga agama). Sesuai dengan apa yang saya uraikan diawal tulisan, Aswaja mestinya dilihat sebagai suatu frame untuk membingkai dinamika sosial. Aswaja tidak hanya berhenti pada hal ritualistik saja, tapi juga dapat menjadi dasar dalam melakukan perubahan sosial.

=============================================

*Sebagian tulisan ini mengacu pada buku yang berjudul “Sejarah Teologi Islam dan Akar Pemikiran Ahlusunnah Wal Jama’ah” karya Nur Sayyid Santoso Kristeva,

**pegiat media sosial, pembaca buku, dan berbagai diskusi.